Sosialisasi Penyampaian Data dan Informasi PMSE

Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Sosialisasi Penyampaian Data dan Informasi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan tema “Transaksi Digital untuk Memperkuat Fondasi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta pada (10/12). Fokus kegiatan ini untuk mengevaluasi kegiatan PMSE selama tahun 2024 serta meningkatkan pelaporan data PMSE.

 

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Pipit Helly Sorayan dan Joko Parmiyanto (BPS), Danang Sri Wibowo (Kemenko Perekonomian), Rifan Ardianto dan Mario Josko (Kementerian Perdagangan), dan Okky Robiana Sulaeman (Kementerian Komunikasi dan Digital).

 

“Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk mengukur transaksi digital di Indonesia sudah dilakukan sejak 2017 hingga 2024. Hingga Januari 2024 sebanyak 61 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang sudah melaporkan datanya dari total 136 PPMSE yang terdaftar,” ujar Pipit di hadapan sekitar 296 peserta.

 

Model bisnis PPMSE yang wajib menyampaikan data ke BPS adalah marketplace (lokapasar), electronic retail, ride hailing, classified (iklan baris online), social commerce, daily deals, dan pembanding harga. Data yang disampaikan oleh para PPMSE antara lain identitas perusahaan, tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran, serta nilai dan jumlah transaksi.

 

Danang Sri Wibowo mengatakan peran BPS harus dioptimalkan karena Statistics Indonesia sebagai Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and The Pacific untuk penyediaan Big Data sebagai pelengkap statistik resmi dan indikator SDGs. Sementara Mario Josko menyatakan Kemendag akan mengawasi kepatuhan Penyelenggara PMSE menyampaikan data ke BPS, serta menekankan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan data.

 

Melalui sosialisasi dan diskusi yang mendalam, para pelaku usaha mendapatkan wawasan baru tentang manfaat mengumpulkan data PMSE, di antaranya untuk pemetaan pasar dan peluangnya, pengembangan strategi bisnis, kepercayaan konsumen dan akses dukungan pemerintah. Dari sisi pemerintah, manfaat yang diperoleh dapat merumuskan perencanaan dan evaluasi kebijakan untuk pengembangan sektor PMSE.

(Tim Humas)

 

Dikutip dari BPS RI