RDP Perdana BPS dengan Komisi X DPR RI

Komisi X DPR RI mengundang Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I DPR RI (12/11). Sebagai mitra baru Komisi X DPR RI, agenda utama RDP ini adalah perkenalan pejabat dan jajaran serta gambaran umum arah kebijakan BPS dan BRIN. Untuk diketahui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya BPS menjadi mitra kerja dari Komisi XI DPR RI, begitu pun BRIN adalah mitra kerja Komisi VII DPR RI.

 

Jalannya RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian didampingi lengkap 4 Wakil Ketua Komisi X DPR RI. “Yang paling penting adalah (Komisi X DPR RI, red) ingin melakukan perkenalan dengan Kepala dan Jajaran BRIN dan BPS. Dan setelah itu tentunya ingin mendapatkan gambaran umum arah kebijakan untuk periode 2024 hingga 2029," ujar Hetifah membuka RDP.

 

Pimpinan BPS hadir lengkap dalam RDP perdana ini. Dalam kesempatannya, Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan paparan "Peran dan Program BPS" termasuk mengenalkan struktur organisasi BPS di pusat dan daerah. “BPS beserta jajaran siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua di Komisi X DPR RI," ucap Amalia. Penguatan regulasi statistik menjadi salah satu prioritas arah pembangunan bidang statistik 2025-2029, di mana RUU Statistik dan regulasi turunannya akan membuat BPS mampu melakukan kegiatan-kegiatan statistik terkini.

 

Pimpinan Komisi X DPR RI memberikan kesempatan para anggota untuk memberikan pendapat. Verrel Bramasta, anggota dari Fraksi PAN mengapresiasi paparan Kepala BRIN dan Plt Kepala BPS. Denny Cagur, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti paparan BPS tentang Sensus Pertanian 2023 dikaitkan dengan masalah pupuk.

 

Di akhir kesimpulan tersebut, Komisi X DPR RI mendukung program arah kebijakan BPS tahun 2025-2029 yang telah dicanangkan dan mendukung BPS dalam membangun Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Tak hanya itu, Komisi X DPR RI mendorong percepatan penyusunan RUU Perubahan atas UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. (Tim Humas)

Dikutip dari BPS RI