FGD SE2026 Bahas Jaminan Kerahasiaan Data

Sebagai upaya untuk mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), BPS menyelenggarakan pertemuan lintas kementerian dengan mengambil tema “Kolaborasi Kementerian/Lembaga untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Tangguh dan Mandiri” dilaksanakan di Jakarta, 9-10 Desember 2024.

 

Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata BPS, Harmawanti Marhaeni, yang juga Wakil Ketua Harian SE2026, berharap sumber data awal SE2026 tidak hanya dari BPS, tetapi juga dari kementerian/lembaga terkait. Hal ini dikarenakan Sensus Ekonomi bukan hanya milik BPS, namun menjadi kolaborasi bersama seluruh unsur terkait.

 

Disampaikan Harmawanti, tujuan pertemuan ini untuk menyosialisasikan rangkaian kegiatan SE2026, sekaligus meningkatkan koordinasi antara BPS dengan kementerian/lembaga untuk persiapan dan pemanfaatan data SE2026. “Dan tentunya kami terus memohon dukungan dari kementerian dan lembaga yang hadir pada kegiatan ini,” ucap Harmawanti. Sesi diskusi panel diisi oleh Ichsan Zulkarnaen dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Adi Trisnojuwono dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Himawan dari Kementerian Perindustrian, serta dimoderatori oleh Heru Margono, Statistisi Ahli Utama BPS.

 

Sehari setelahnya, di tempat yang sama, Focus Grous Discussion (FGD) Persiapan SE2026 kembali dilakukan dengan target sasaran para pelaku usaha yang merupakan perwakilan dari asosiasi pengelola gedung dan pasar. Tujuan khusus FGD ini selain untuk sosialisasi SE2026, juga untuk meyakinkan para pelaku usaha terkait dengan penjaminan kerahasiaan data SE2026. “Kita menjaga penuh kerahasiaan data yang kita kumpulkan, kita lindungi,” ujar M. Ari Nugraha, Pranata Komputer Ahli Utama BPS.

 

Penjelasan detail mengenai jaminan kerahasiaan data dipaparkan oleh Joko Parmiyanto, Direktur Sistem Informasi Statistik BPS. "BPS telah menerapkan lingkungan Pusat Data yang aman dengan dukungan perangkat keamanan TI sehingga dapat mencegah terjadinya insiden keamanan data, informasi, dan keamanan siber dalam penyalahgunaan atau kebocoran data," ujar Joko. (Tim Humas)

 

Dikutip dari BPS RI